INFLASI KOTA DOBO & FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DISKUSI DENGAN BPK RI PERWAKILAN PROVINSI MALUKU

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, pada hari Jumat 20 Agustus 2021 bertempat di Lantai 2 Kantor Bupati, BPS Kabupaten Kepulauan Aru diundang sebagai Narasumber dalam Diskusi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku.

Dari BPK yang hadir sebanyak 9 orang dan dipimpin oleh Bpk. Ivan L. Hariandja, sedangkan dari BPS Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 4 orang yang dipimpin langsung oleh Bpk. Corneles Bulohlabna selaku Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Aru.

Dalam undangan tersebut BPS Kabupaten Kepulauan Aru diminta untuk menyampaikan data terkait Inflasi Kota Dobo dari Tahun 2016-2021, faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi inflasi daerah, bagaimana koordinasi BPS dengan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, serta hambatan dan upaya yang dilakukan BPS dalam rangka menunjang pengelolaan PAD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

Memulai pemaparannya, Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Aru memperkenalkan konsep dasar tentang apa itu Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi, metodologi penghitungan Inflasi  dan dilanjutkan dengan pemaparan angka Inflasi Kota Dobo Kondisi Juli 2014 - Juni 2017 yang terdiri dari inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, dan inflasi tahun ke tahun. Data Inflasi Kota Dobo yang tersedia hanya sampai dengan kondisi Juni 2017. Untuk komunikasi dengan pemerintah daerah terkait Inflasi, BPS Kabupaten Kepulauan Aru selalu terlibat dan memberikan pencerahan tentang Inflasi apabila diundang dalam kegiatan-kegiatan pemerintah daerah maupun rapat-rapat dengan Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kepulauan Aru.

Terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi, Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Aru menyampaikan bahwa sesuai dengan kondisi geografis dan beberapa kebijakan pemerintah pusat yang dapat mengakibtkan inflasi di daerah yaitu :

1.       Permintaan barang yang tinggi pada hari-hari besar keagamaan, namun tidak diimbangi dengan persediaan barang di tingkat pedagang menjadi pemicu terjadi kenaikan harga bahan kebutuhan pokok menjelang hari-hari besar  keagaamaan.

2.       Kenaikan tarif angkutan dalam kota, akibat imbas dari kenaikan harga BBM.

3.       Selain kenaikan tarif angkutan kota, imbas dari fluktuasi harga BBM juga berimbas pada naik turunnya harga barang dan jasa. Hal ini mendorong para pelaku usaha untuk menaikkan harga barang dagangannya untuk mengantisipasi terjadinya defisit pendapatan karena meningkatnya biaya produksi. Hal ini sangat terasa pada sektor penyediaan makanan jadi dan minuman. Para pelaku industri makanan jadi memilih untuk menaikkan harga di saat harga bahan baku bergejolak untuk mengantisipasi kerugian yang akan diderita

4.       Adanya kelangkaan sayur-sayuran dikarenakan menurunnya jumlah panen dari petani akibat musim kemarau, atau intensitas curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan petani gagal panen.

5.       Pada bulan-bulan tertentu terjadi kelangkaan ikan segar akibat cuaca buruk/bertiupnya angin barat menyebabkan para nelayan mengurangi aktifitas melaut.

6.       Pada bulan-bulan tertentu terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada kelompok Trasnport, Komunikasi, dan Jasa Keuangan, khususnya pada sub kelompok transport terjadi kenaikan harga tiket pesawat.

7.       Kebijakan pemerintah terkait kenaikan tarif tarif dasar listrik, memberikan efek yang cukup besar dalam rantai perekonomian baik pada skala regional maupun nasional. Imbas kenaikan tarif ini terjadi pada sektor industri, perdagangan, dan jasa-jasa.

8.       Adanya momentum kegiatan keagamaan. Kota Dobo menjadi pusat diselenggarakannya kegiatan keagamaan seperti Pesparani dan MTQ dengan peserta yang berasal dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Hal ini tentu memengaruhi pola permintaan barang dan jasa di Kota Dobo. Momentum kegiatan keagamaan mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi barang dan jasa lebih banyak dibandingkan pada hari-hari biasa. Selain itu, faktor wisatawan yang mengikuti perayaan agama tersebut juga mendorong meningkatnya permintaan barang dan jasa.

9.       Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (Premium, Solar) sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat khususnya pada bidang jasa transportasi.

10.   Sebagian besar kebutuhan bahan makanan dan non makanan di Kota Dobo dipasok dari luar wilayah. Harga-harga barang dan jasa sangat dipengaruhi dari intensitas angkutan laut dari dan ke Kota Dobo. Pada bulan-bulan tertentu imbas dari tidak normalnya transportasi laut mendorong para pelaku usaha untuk menaikkan harga barang dagangannya untuk menutupi defisit pendapatan karena meningkatnya biaya produksi.

Diakhir pemaparannya beliau menyampaikan kerinduan BPS untuk berkontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru, namun kontribusi tersebut hanya baru bisa sebatas penyediaan data- data statistik dasar, sedangkan untuk penghitungan Inflasi Kota Dobo, BPS sendiri  masih terkendala dengan sumber daya anggaran.